Minggu, 26 Oktober 2014

Mutakhirkan Daftar Pemilih, KPU Gelar Rakor Nasional

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) juga telah diserahkan tanggal 7 Februari 2013. Selanjutnya, saat ini KPU telah memasuki pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih. KPU akan mensinkronisasi data dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dari masing-masing daerah.


Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Gelombang II bersama KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih, Senin (08/04), di Hotel Mercure Jakarta.

Rakor gelombang II tersebut diikuti oleh sekitar 508 orang yang berasal dari 18 provinsi dan 236 kabupaten/kota. Peserta rakor tersebut terdiri dari Anggota KPU provinsi dan Anggota KPU kabupaten/kota Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih, serta operator Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih).

“Rapat koordinasi nasional ini menjadi sangat penting karena isunya adalah pemutakhiran data pemilih, ini tantangan baru kita, karena data yang sekarang ini lebih baik dari data pada waktu Pemilu 2009, dengan adanya e-KTP yang sudah mendapatkan 175 juta orang dan katanya e-KTP ini bisa menyelesaikan masalah data ganda,” papar Husni yang didampingi Komisioner KPU lainnya.

Data tersebut nantinya yang akan difaktualkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), tambah Husni, kemudian KPU kabupaten/kota juga harus meneliti apakah data tersebut sudah sesuai dengan lokasi. Lokasi tersebut meliputi kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena peta TPS itu ada di KPU kabupaten/kota.

“Berkaca pada pengalaman dulu, kita harus memastikan kembali personil pantarlih untuk menjamin tingkat validitas pendaftaran pemilih, kemudian pantarlih ini juga harus mengerti apa yang harus dikerjakan untuk mengkonfirmasi data pemilih apakah berar yang bersangkutan ada di daerah tersebut,” ujar Husni.

Dalam kesempatan tersebut, Husni juga mengungkapkan keinginan KPU periode sekarang dalam penguatan peran KPU provinsi. Pada 2 periode sebelumnya, peran KPU provinsi masih kurang dalam hal koordinasi dan melayani KPU kabupaten/kota, sehingga masih banyak yang langsung berkomunikasi dengan KPU pusat.

Menurut Husni, kebijakkan ini sebagian sudah mulai efektif, karena tidak mungkin KPU pusat mampu melayani langsung konsultasi KPU kabupaten/kota secara cepat, mengingat jumlah yang cukup banyak yaitu 497 kabupaten/kota. Hal tersebut bisa menyederhanakan pola komunikasi dan koordinasi, jadi dari KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, baru ke KPU pusat. (arf. FOTO KPU/dosen/hupmas)