Sabtu, 2 Agustus 2014

Riwayat Komisi Pemilihan Umum Independen

 

Pembentukan P3KPU

Awalnya, satu paket undang-undang  politik baru terbit di negeri ini, menjelang tahun 2000 pascaaksi reformasi. Satu paket undang-undang politik itu  --  dan  dinilai sebagai terobosan  awal menuju negara demokratis --   yakni Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang  No. 3 Tahun 1999 tentang  Pemilihan Umum, dan UU  No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan  dan Kedudukan   Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah,   atau yang terakhir ini lebih dikenal dengan akronim UU Susduk.

 

Konsekuensi logis diberlakukannya  undang-undang itu, antara lain, lahirnya multipartai, – nyaris  seperti jamur di musim hujan.  Departemen Kehakiman, ketika itu, mencatat 141 partai,  namun yang kemudian memenuhi syarat jadi peserta pemilu hanya 48  partai.

 

Konsekuensi lain terbitnya paket undang-undang terbaru itu, penyelenggaraan pemilu pun berubah, yang kemudian diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) , dengan para anggotanya  wakil partai  peserta pemilu dan wakil pemerintah.

 

Mendagri, dalam kapasitasnya  selaku ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU),  berbekal  SK  No. 06  Tahun 1999, membentuk Panitia Persiapan Pembentukan  Komisi Pemilihan Umum (P3KPU)  yang beranggotakan sebelas orang, terdiri dari pakar, tokoh masyarakat, dan aktivis.

 

Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Tim Sebelas, karena memang 11 orang, terdiri dari  Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Adi Andojo, S.H., Dr. Adnan Buyung Nasution, Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Drs. Mulyana W. Kusumah, Dr. Afan Gaffar, Drs. Anas Urbaningrum, Dr. Andi Alfian Mallarangeng, Drs. Eep Saefullah Fatah, Dr. Kastorius Sinaga, dan Rama Pratama. Dua dari Tim Sebelas itu, kemudian jadi anggota KPU “nonpartisan”, Drs. Mulyana W. Kusumah dan Drs. Anas Urbaningrum.

 

 

Harun Al-Rasyid  Mundur

Ketika itu, sebetulnya, secara institusional, KPU  sudah terbentuk, lewat Keppres No. 16 Tahun 1999,  Tanggal 19 Februari 1999. Keppres ini, sekaligus “mengakhiri”  Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang selama ini jadi penyelenggara pemilu.

 

KPU dewasa itu beranggotakan 53 orang, dilantik Presiden B.J. Habibie,  pada tanggal 10 Maret 1999. Ke-53 anggota KPU itu terdiri dari 48 wakil partai  peserta pemilu dan 5 wakil  Pemerintah  yang bukan pejabat struktural.

 

Dalam perjalanannya, KPU yang beranggotakan 53 orang ini banyak diwarnai polemik, sorotan, dan kontroversial.Puncak  warna semua itu, hasil Pemilu 1999 terlambat diumumkan,  antara lain,  akibat sejumlah partai yang tidak mau menandatangani berita acara hasil pemilu. Padahal, hasil pemilu itu sekurang-kurangnya “wajib” didukung oleh 2/3 anggota KPU yang  jumlahnya 53 orang itu.

Hasil pemungutan suara ketika itu, 22 wakil partai setuju, 5 wakil Pemerintah setuju, 4 wakil partai abstain, dan sisanya menolak.  Sejumlah partai yang tidak mau menandatangani berita acara hasil pemilu itu, yang terdiri dari partai yang tidak memperoleh kursi di DPR,   menuduh  pemilu diwarnai kecurangan, tidak demokratis, dan tidak  jurdil.

 

Pada saat yang bersamaan, justru banyak pihak, termasuk dunia internasional,  memuji-muji hasil Pemilu 1999  yang dinilai relatif bersih, transparen, dan demokratis.  Oleh karena hasil pemilu itu tidak juga diumumkan, maka sebagai pertanggungjawaban moral, Wakil  Ketua KPU Prof. Dr. Harun Al-Rasyid  mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie, sebagai penanggung jawab pemilu, selanjutnya berinisiatif  dengan menerbitkan Keppres No. 92/1999, Tanggal 3 Agustus 1999 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan  Pemilu. Sebelumnya,  Presiden meminta verifikasi hasil penghitungan pemilu  kepada  Mahkamah Agung. Kritik dan sorotan, bahkan mungkin saja sinisme  yang pernah dialamatkan ke KPU, kemudian ditanggapi MPR. Maka, pada Sidang MPR Tahun 1999, ditetapkanlah Ketetapan MPR IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

 

Salah satu bunyi ketetapan MPR IV/MPR/199 itu, MPR menugasi Presiden untuk menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya tahun 2004, serta membentuk badan penyelenggara  pemilu yang independen  dan nonpartisan. Amanat MPR itu ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah dengan mengamandemen pasal-pasal tentang penyelenggaraan pemilu pada UU No. 3 Tahun 1999.

 

“Kesebelasaan” Anggota KPU

Pemilu 1999 usai, Pemerintah  meluncurkan UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan  UU No. 3 Tahun  1999 tentang Pemilihan Umum. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid kemudian mengeluarkan Keppres  No. 81  Tahun 2000 tentang Pembubaran  KPU produksi  UU No. 3 Tahun 1999. Pada saat yang sama, Presiden Wahid menerbitlan pula Keppres  No. 166/M/Tahun 2000 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan KPU.

 

Maka, kemudian, dari sinilah titik “nol kilometer” terbentuknya KPU yang  independen dan nonpartisan. KPU “fajar baru” kemudian lahir beranggotakan 11 orang, hasil pemilihan lewat uji kelaikan dan kepatutan DPR dari 22 calon anggota KPU yang diusulkan Pemerintah.

 

“Tradisi” dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan itu, berlaku pula untuk anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten, misalnya memilih 10 orang, untuk kemudian 5 orang di antaranya  dipilih jadi anggota KPU  setempat.

 

Anggota KPU  independen dan nonpartisan itu 11 orang, namun dua  orang di antaranya kemudian mengundurkan diri. “Kesebelas”  anggota KPU itu, Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, M.A., Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., Drs. Mulyana  W. Kusumah, Drs. Daan Dimara, Dr. Rusadi  Kanta Prawira, Chusnul Mar’iyah, Ph.D., Dr. F.X. Mudji Sutrisno  S.J. (mundur), Dr. Imam B. Prasodjo (mundur), Drs. Anas Urbaningrum, M.A., Hamid Awaludin, L.L.M., Ph.D., (kemudian diangkat jadi Menteri Hukum  dan HAM di Kabinet Indonesia Bersatu, lalu diganti di tengah jalan), dan Dra. Valina Singka Subekti, M.Si.

 

Tidak ada penggantian anggota KPU yang mengundurkan diri karena boleh saja  sembilan orang. Jumlah 11 orang itu, sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan anggota KPU di provinsi atau kabupaten/kota, “wajib” lima  orang, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

 

KPU ini punya “turunan”, yakni KPU Provinsi yang beranggotakan 5 orang, dan KPU Kabupaten/Kota yang juga 5 orang, lalu “disambung”  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat  kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/klurahan,  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap tempat  pemungutan suara (TPS). Khusus di luar negeri, ada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)   dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  Luar Negeri (KPPSLN)

KPPS  amat strategis karena jadi ujung tombak, jadi pihak yang  menyebut sah atau tidak sahnya sesuatu surat suara. PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU tidak menghitung langsung  hasil perolehan suara di lapangan (TPS). Justru, dari KPPS-lah kemudian hasil penghitungan suara “bersuara”  ke dunia internasional,  dengan amat cepat,  lewat bantuan  teknologi  “klik-klik”  dunia maya internet.

         

“Fondasi Teknis” dan  “Arsitek” Pemilu

Siapa pun mengakui, KPU sukses menyelenggaraan pemilu tahun 2004, termasuk yang paling spektakuler : pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dua putaran pula – yang dilakukan kali pertama seumur Indonesia.

 

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama hasil pemilu baru itu, dalam banyak kesempatan kunjungan ke luar negeri, mengaku sering diberi ucapan selamat oleh beberapa kepala negara atas suksesnya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung itu.

Sebelumnya, banyak pihak yang mengkhawatirkan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung itu bakal amburadul. Banyak alasan, dan  masuk akal, tetapi akal para penyelenggara pemilu di KPU tidak pernah kurang.KPU generasi pertama menyusun blue print pemilu, yang selanjutnya jadi warisan berharga untuk KPU generasi berikutnya.Oleh karena itu, harus diakui, KPU generasi pertama berjasasebagai  peletak dasar “fondasi teknis” penyelenggaraan pemilu, sekaligus jadi  “arsitek” pemilu cara baru itu.  

 

Tetapi, Musibah

Ada musibah di balik sukses itu.Siapa pun tahu, justru kemudian sejumlah orang KPU itu sendiri terpuruk. Ketuanya, Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, M.A.  berurusan dengan hukum, juga Drs. Mulyana W. Kusumah, Drs. Daan Dimara, dan  Dr. Rusadi Kanta Prawira.  Murid-murid Prof. Dr. Nazaruddin  Syamsuddin, M.A. khususnya,  membela  lewat berbagai tulisan  dalam bentuk buku.

 

Anas Urbaningrum hengkang dari KPU (tahun  2005), lalu bergabung dengan Partai Demokrat, jadi ketua Departemen Politik, dan kini jadi Ketua Umum Partai Demokrat.  Sampai akhirnya, ketika itu, KPU  aktif di kantor  hanya Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Valina Singka Subekti, dan Chusnul Mar’iyyah, Ph.D.

 

Chusnul Mar’iyyah, dalam banyak kesempatan pertemuan dengan anggota KPU provinsi/kabupaten/kota, menyebut “produk” KPU lebih baik dari KPU-nya itu sendiri. Presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota, adalah “produk” KPU.Juga, para wakil rakyat anggota (DPR dan anggota DPRD), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga “produk” KPU.Betul, Chusnul May’iyyah! Ada yang turun dari kursi, ada yang naik ke kursi.

 

Pada sebuah kesempatan dengar pendapat di DPR,  adaanggota DPR baru yang belum lama dilantik, yang “produk” KPU 2007 2012. Itu, justru  meminta agar anggota KPU dipecat, karena penyelenggaraan pemilu diinilainya amburadul. Ketua KPU tampak tenang  saja.  “Setelah kami selesai menyelenggarakan pemilu, lalu kami diminta agar dipecat,” kata Ketua KPU, tersenyum, dalam kesempatan rapat dengan KPU provinsi/kabupaten/kota.

 

KPU  Generasi  2007 - 2012

KPU baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, kecuali pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dimasukkan dalam “rezim” pemilu.

 

Untuk itu, istilah pilkada, baik untuk bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/gubernur/wakil gubernur tidak ada lagi. Istilah baru, pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah atau pemilu bupati/wakil bupati, pemilu wali kota/wakil wali kota  atau pemilu gubernur/wakil gubernur.

 

KPU lama sudah habis masa jabatannya. Setelah mengalami masa  perpanjangan. KPU baru terbentuk, sebanyak sembilan orang, dari pendaftar sebanyak  260  orang (seluruhnya, 270 orang, tetapi  10 orang tidak hadir dalam seleksi tertulis, sehingga dinyatakan gugur). Pendaftar anggota KPU itu sendiri seluruhnya 545 orang.Para anggota KPU terpilih itu bekerja dari tahun 2007 – 2012.

 

Ke-270 bakal calon anggota  KPU, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, 07 Juli  2007, lalu mereka mengikuti  seleksi tertulis dari tanggal 21 Agustus 2007 – 30 Agustus 2007. Hasilnya, 45 orang lulus. Ada yang mengejutkan banyak pihak, ternyata beberapa orang yang disebut-sebut “dijamin” lulus, ternyata  tidak lulus pula pada tahap seleksi ini, seperti Wakil ketua KPU Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., Valina Sinka Subekti, M.A.,  (KPU lama), Progo Nurdjaman (mantan sekjen KPU), Hadar Navis Gumay (CETRO),  Indra  J. Piliang  (pengamat CSIS), dan Didik Supriyanto (mantan ketua Pengawas Pemilu 2004).

 

Akhirnya,  setelah melewati prosesi tes kelaikan dan kepantasan, juga lewat voting tertutup, DPR memilih tujuh  orang. Mereka adalah, Abdul Hafiz Anshary (kemudian terpilih jadi ketua KPU), Sri Nuryanti, Endang  Sulastri,  I. Gusti Puti Artha, Syamsul Bahri, Andi Nurpati,  dan Abdul Aziz.  Masa bakti mereka lima tahun (2007 -2012).

 

Anggota  KPU terpilih yang lain, Syamsul Bahri, tidak dilantik atas permintaan dirinya sendiri, seperti kata Mensesneg Hatta Radjasa ketika itu.  Syamsulbahri  jadi tersangka kasus korupsi. Tetapi,  akhirnya dilantik jadi anggota KPU setelah tuduhan yang dialamatkan kepadanya  ternyata tidak terbukti.

 

Anggota KPU Andi Nurpati,  kemudian mundur di tengah jalan, karena ingin masuk ke wilayah praktis (masuk ke Partai Demokrat). Penggantinya, Saut Hamonangan Sirait, dilantik Presiden, 04/10/ 2010. Andi mengikuti jejak Anas, yang kemudian memang satu partai, di Partai Demokrat.

 

 KPU Generasi  2012 – 2017

Sempat  jadi  wacana, penggantian anggota KPU dari generasi ke itu tidak boleh “pangkas habis”, tetapi paling tidak, menggunakan pola  berimbang. Untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota yang jumlahnya anggotanya lima orang, dimunculkan wacana pola 3 – 2, maksudnya,  dalam  sebuah penggantian, tiga anggota pendatang  baru, dua anggota  “stok” lama yang harus dipertahankan.

 

Wacana yang sempat diangkat pada saat-saat pembahasan  RUU penyelenggara pemilu itu kemudian berhenti. Semua akan terpulang pada hasil seleksi, yang keputusannya ada pada Tim Seleksi.

 

Meski begitu, dalam praktik dua kali penggantian anggota KPU  khususnya, ada di antaranya dua   anggota KPU untuk generasi 2007 – 2012 dan anggota KPU generasi baru (2012 – 2017), malah jauh lebih banyak.Dua anggota  generasi  KPU 2007-2012 yang berasal dari KPU,  yakni I. Gusti Putu Artha (asal KPU Provinsi Bali) dan Prof. Dr. Hafidz Anshary, M.A. (KPU Provinsi Kalimantan Selatan).

 

KPU generasi baru lebih banyak,  dominan, sampailima orang,  dan  hanya dua  anggota saja  yang bukan berasal dari KPU. Kelima anggota KPU “stok” lama itu, Dr. Fery Kurnia Rizkiansyah, S.I.P.,M.Si. berasal dari KPU Provinsi Jawa Barat,Husni Kamil Manik, S.P., berasal dari KPU Provinsi Sumatra Barat (terpilih jadi ketua  KPU), Arief Budiman, S.S, S.I.P., M.B.A. berasal dari KPU Provinsi Jawa Timur, Ida Budhiati, S.H., M.H. berasal dari KPU Jawa Tengah, dan Juri Ardiantoro, M.Si. berasal dari KPU Provinsi DKI Jakarta.  Dua anggota yang bukan berasal dari KPU, Drs. Hadar Nafis Gumay (Direktur  Centre for Electoral Reform.CETROdan Sigit Pamungkas, S.I.P., M.A.,(dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Gajah Mada, UGM).